Lebih 5.000 Rumah Pengungsi Nias Belum Dibangun

Laporan Wartawan Kompas Khaerudin

GUNUNGSITOLI, KOMPAS--Dua tahun pascagempa bumi di Pulau Nias, Sumatera Utara masih ada 5.000 unit lebih rumah pengungsi yang masih belum dibangun. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias baru menyelesaikan 9.461 unit rumah dan 576 tempat penampungan sementara atau shelter hingga akhir 2006, dari total kebutuhan 15.000 rumah baru.

Kepala Perwakilan BRR Nias William P Sabandar di Gunungsitoli, Kamis (29/3) menuturkan, tahun 2007 BRR berusaha menyelesaikan pembangunan 5.000 unit lebih rumah untuk pengungsi, sehingga prioritas utama BRR tahun 2008 bukan lagi sektor perumahan. Namun dia mengakui, penyelesaian pembangunan 5.000 unit rumah ini bakal terlambat.

Penyebabnya, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen membangun sebagian rumah-rumah tersebut baru mulai pengerjaannya bulan April nanti. “Seperti komitmen Canadian Red Cross untuk membangun 2.100 unit rumah di Afulu dan Lahewa. Mereka kabarnya baru mau memulai pembangunannya bulan April ini,” ujar William.

Sedangkan 3.000 unit rumah yang dibangun BRR dan direncanakan selesai tahun ini menurut William, pembangunannya akan diserahkan ke masyarakat. BRR nantinya hanya memberikan dana dan mengawasi jalannya pembuatan rumah.

Pembangunan perumahan yang diserahkan langsung ke warga lanjut William merupakan kebijakan baru BRR perwakilan Nias untuk meminimalisir berbagai penyimpangan dan ketidakpuasan pengungsi. Selama ini kata William, pembangunan perumahan yang diserahkan ke kontraktor hasilnya kurang memuaskan. “Kalau masyarakat yang membangun rumahnya sendiri, biasanya kualitasnya lebih bagus,” katanya.

Jika kebijakan ini berjalan, BRR tidak akan lagi terlalu menaruh perhatian besar kapan pembangunan perumahan untuk pengungsi selesai. Dia mengakui, di sektor perumahan masih ada beberapa kekurangan seperti pembangunan yang salah sasaran, sehingga korban gempa justru belum mendapatkan rumah. “Proses pengawasan di BRR belum berjalan bagus,” ujarnya.

Untuk mengurangi permasalahan salah sasaran dalam pembangunan perumahan, BRR juga menyerahkan mekanisme penentuan bantuan melalui musyawarah desa. “Selama ini memang ada kepala desa yang mencoba menyelewengkan bantuan. Seperti di Gunungsitoli, ketika kami meminta dilakukan musyawarah desa, justru kepala desa ini menolak. Tetapi di tempat lain musyawarah desa ini sudah berjalan bagus,” katanya.