Menag Akui Pemerintah Punya Dosa Terhadap Ponpes

09 Mar 07 00:33 WIB - Medan, WASPADA Online

Pemerintah Indonesia menyadari memiliki dosa besar terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) di tanah air, karena sejak Indonesia merdeka tidak pernah sekalipun memberi bantuan padahal Ponpes punya andil besar mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Untuk itu mulai sekarang ini pemerintah akan mencoba menebus dosa-dosanya dengan terus memperhatikan dan membantu keberadaan Ponpes," kata Menag M Maftuh Basuni pada acara dialog dengan seribu ulama dan penyerahan bantuan untuk 123 Ponpes se-Sumatera Utara serta penandatangan prasasti Masjid Al Musannif yang dibangun pengusaha H Anif Shah di Kompleks Cemara di Asrama Haji Medan, Kamis (8/3). Menag dan sejumlah rombongan sempat memperhatikan maket masjid yang dinilai megah.

Menurut H Anif Shah, masjid itu dibangun pada Maret 2002 di atas lahan 6800 m3 dengan biaya Rp 20 miliar lebih dan dapat menampung 4000 jamaah. Sejak dibangun hingga kini sering dilakukan berbagai kegiatan seperti pengajian kaum ibu, festival nasyid, MTQ, dan kegiatan hari-hari besar agama.

Pertemuan akbar yang semula direncanakan akan dihadiri Presiden SBY itu juga dihadiri Menteri Negara Koperasi dan UKM Drs. Surya Dharma Ali, Gubernur Sumut, pengusaha H Anif Shah, Pangdam I/BB, Kapoldasu, Kakanwil Depagsu H. ZA Nurdin, SH.MKn, Walikota Medan Abdillah, Bupati Langkat H Syamsul Arifin, SE. Tampak hadir beberapa ketua parpol berazaskan Islam di antaranya H Fadly Nurzal, Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang juga anggota DPRDSU yang juga seorang alumni Pondok Pesantren Modern Daar al Ulum Kisaran, serta Sigit Pramono Asri, Ketua FPKS DPRDSU.

Menag menyatakan, pemerintah pada tahun 2007 merencanakan untuk memfokuskan memberi perhatian pada pendidikan di Ponpes dan madrasah-madrasah yang ada di tanah air. Pada kesempatan itu Menag menyatakan, ternyata 91 persen pendidikan yang berada di bawah Depag adalah dikelola oleh swasta, dan selama ini tidak pernah mendapat bantuan pemerintah.

Presiden, kata Menag, telah menyetujui program untuk memberi perhatian khusus bagi Ponpes dan madrasah-madrasah swasta. Hari itu presiden, lewat Menag, memberi bantuan ala kadarnya bagi 123 Ponpes se Sumatera sebesar Rp15,6 miliar untuk program pemberdyaan ekonomi Ponpes melalui Koperasi yang secara simbolis diterima Ponpes Musthafawiyah.

Menag juga berpesan kepada Gubsu untuk tidak menganggap masalah Ponpes dan madrasah swasta adalah urusan Depag semata, tetapi hendakya dapat memberikan bantuannya kepada Ponpes. Karena para santri yang dididik di Ponpes dan madrasah juga anak bangsa.

"Tolong dosa kami juga diringankan Pak Gubsu," tutur Menag disambut tepuk tangan hadirin. Menag juga berpesan kepada pimpinan Ponpes untuk memiliki visi pembangunan yang jelas. Menurut Menag, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan yakni sebagai agen dakwah harus bisa membuat sasaran dakwah bisa menjangkau lapisan yang lebih luas dan mengena pada sasaran masyarakat yang lebih hitrogen.

Pada kesempatan itu Menag juga berharap agar pertemuan alim ulama se Sumatera ini memiliki makna penting untuk menangkap berbagai apresiasi, untuk kemajuan dan peningkatan fungsi dan peran Ponpes ke depan. Sebelumnya Kakanwil Depagsu menjelaskan, selama ini di Sumut kehidupan kerukunan antar umat beragama cukup kondusif, harmonis, dan tetap terpelihara dengan baik .

Kunci utama Sumut tetap kondusif karena adanya kesadaran bersama masyarakat, bahwa damai itu indah. Kemudian kekompakan dan solidaritas tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat dalam mengarahkan umat beragama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Di samping itu karena peran Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama yang cukup signifikan menggiring msyarakat kepada kedamaian dan kerukunan. (m33)
(am)